Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE kembali menerima kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah, Rony Hartawan, di ruang kerjanya, pada Jumat (07/02/2025).
Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin penting terkait penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Palu dan Bank Indonesia dibahas secara mendalam.
Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmat Mustafa, S.STP., M.Si menyampaikan bahwa beberapa hal strategis menjadi topik pembahasan dalam pertemuan ini.
Di antaranya yakni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah bersama Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid sepakat untuk memperkuat sinergitas dalam pengendalian inflasi pada tahun 2025.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah mendorong percepatan pelaporan dokumen One Page Summary untuk inovasi inflasi tahun 2024 menuju status Champion.
Kemudian, Pemerintah Kota Palu bersama Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong percepatan digitalisasi daerah.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memfasilitasi program QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) bagi pelaku UMKM di Kota Palu, guna memperluas akses transaksi digital.
Di samping itu, Bank Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Kota Palu terkait sarana dan prasarana transportasi umum, khususnya Bus Rapid Transit (BRT), untuk meningkatkan mobilitas warga Kota Palu.
Kemudian, Dalam rangka mendukung 35 Program Unggulan Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan Wali Kota Hadianto di periode kedua, Bank Indonesia akan berkolaborasi untuk mewujudkan transformasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Salah satunya adalah dengan mendorong BUMD Pangan sebagai bagian dari pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di Kota Palu.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Palu.
Sinergi antara Pemerintah Kota Palu dan Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. (*)
