Palu, Sulteng.com – Wakil Walikota Palu, dr. Reny A. Lamadjido, Sp, PK, M.Kes, menghadiri acara Launching dan Diskusi Publik Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) di Kota Palu, Rabu (18/1/2023), yang dilaksanakan di Bollroom Hotel Best Western Coco Palu.
Acara yang digagas oleh The Asia Foundation dan Yayasan Sikola Mombine, dihadiri pejabat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah/Kementerian Dalam Negeri RI, Rino Rio Kent, S.STP,.M.M, Direktur Enveromental Governance Unit/The Asia Foundation, Alam Surya Saputra, Andi Pangurisan Walinono dari Bappeda Kota Pare Pare Propinsi Sulawesi Selatan.
Selain itu, hadir juga Kepala Bappeda Kota Palu, Drs. Arfan, M.Si, Sekdis Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Mundzir, Sp, M.Eng, Ketua Yayasan Sikola Mombine sekaligus anggota DPRD Kota Palu, Mutmainaj Korona, SE, Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nursafitri Lasibani, S.IP, Akademisi Universitas Tadulako Dr. Moh. Ahlis Djirimu, SE, DEA, Phd, serta para organisasi perangkat daerah dan para lurah Se-Kota Palu.
Dalam sambutannya, Wakil Walikota Palu, menyampaikan bahwa diantara 53 program prioritas pemerintah Kota Palu, yang berkenaan langsung dengan pemenuhan hak asasi warga kota khususnya terpenuhinya ruang perkotaan yang baik, aman dan nyaman dalam mainstriming pembangunan berkelanjutan. Yaitu Program Palu Adipura, Palu Hijau dan bentuk program maupun pendanaan yang terkelola secara terinstitusionalisasi.
Ia mengatakan, Pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi Di Kota Palu, telah dimulai dengan terbitnya Peraturan Walikota nomor 30 tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Kelurahan, diantara maksudnya yaitu mendorong inisiatif dari setiap kelurahan untuk saling berlomba menyajikan praktek dan implementasi program/kegiatan yang lebih bernuansa hijau dan konservasi.
“Dalam bingkai Palu Adipura dan Palu Hijau, yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada partisipasi warga mulai dari tahap perencanaan musrenbang hingga implementasi kegiatan, melalui lomba kelurahan mantap,” katanya.
Ia menambahkan, harapannya tentu saja, praktek yang baru mulai di Kota Palu ini, bisa sebagai embrio cerita baik, sebuah praktek menyajikan contoh pembangunan yang baik dari daerah yang notabene memiliki ruang fiscal yang sempit namun bisa melakukan fasilitasi, asistensi dan promosi terhadap sebuah gerakan institusionalisasi insentif fiscal berbasis pembangunan hijau di kelurahan di Kota Palu.
Menurutnya, dialog publik hari ini sekaligus launching pelaksanaan alokasi anggaran kelurahan berbasis ekologi di Kota Palu, bisa sebagai wahana untuk terus menyepurnakan dilanjutkan dengan memberikan penguatan khususnya pada tingkatan kelurahan dan aparatur pemerintah Kota Palu. “Performa pengelolaan fiskal yang berbasis pembangun hijau, keberpihakan gender dan kelompok inklusi lainnya dalam bingkai Palu Mantap Bergerak, bisa terus berlangsung dan menemukan momentum implementasinya dimasa yang akan datang. Sehingga visi jangka panjang pemerintah kota palu yaitu City For All atau kota untuk semua dapat benar-benar terealisir,” katanya. SS1/Humas Kota Palu
