Palu, Satusulteng.com – Sekretaris Kota (Sekkot) Palu Asri mengaku kesal dengan ulah sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf di Kantor OPD lingkup Pemerintah Kota Palu dalam menangani pendataan jumlah pengungsi.
Pasalnya, kata Asri di Palu, Senin, penanganan dan pelayanan korban bencana oleh sejumlah Kepala OPD beserta stafnya dinilai tidak baik.
“Ada sejumlah lurah dan camat yang mengeluh kalau disuruh mendata jumlah korban yang masih mengungsi dan titik pengungsian yang ada di wilayahnya. Saat disuruh mendata, mereka mengeluh kekurangan anggota,” kata Asri di Kantor Wali Kota Palu.
Padahal, lanjut Asri, dalam daftar kehadiran ASN di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan yang diperlihatkan kepadanya, seluruh pegawai menandatangani aftar hadir.
“Saya tidak habis pikir dengan alasan tidak ada tenaga, padahal dalam daftar hadir, semua pegawai tercatat masuk kantor,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu itu mengaku curiga dengan data kehadiran pegawai di kantor kelurahan dan kecamatan yang diperlihatkan luran dan camat.
Jika terbukti pengisian daftar hadir itu tidak benar, Asri memastikan akan menindak tegas kecurangan yang mereka perbuat.
“Saya sudah minta Kepala Inspektorat Palu untuk menyelidiki absen-absen kehadiran pegawai di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan. Jika terbukti melanggar, kita akan bicarakan mengenai hukuman disiplin yang akan diberikan kepada mereka,”ucap Asri.
Ia berharap seluruh elemen mulai dari pegawai hingga kepala seksi, kepala bidang dan kepala OPD dapat bekerja sepenuh hati untuk melayani dan menangani korban bencana yang hingga saat ini masih mengungsi dan membutuhkan bantuan mengingat tidak sedikit dari korban kini telah kehilangan tempat tinggal dan sanak saudara tercinta.
“Makanya kita tugaskan kepala-kepala OPD untuk terlibat langsung dalam penanganan dan pelayanan korban. Kepala-kepala OPD tersebut kami tugaskan untuk menangani dan melayani korban di sejumlah kelurahan. Kalau lurah dan camatnya bagus kerjanya, kami tidak akan tugaskan kepala OPD karena mereka juga punya kesibukan di OPD yang mereka pimpin,” kata Asri lagi.
Hingga saat ini sekitar 87.000 warga Kota Palu masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sebagian besar korban mengungsi karena kehilangan tempat tinggal dan sanak saudara.
Pemerintah daerah dan pusat bekerja sama dengan lembaga dan yayasan kemanusiaan dalam negeri maupun luar negeri sedang berjibaku mendirikan hunian sementara bagi para korban.