Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE secara simbolis meresmikan Kantor Kelurahan Boyaoge pada Rabu, 20 September 2023 di Jalan PS Harimau, Depan Lapangan Sepak Bola Galara, Kota Palu.
Peresmian tersebut ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita, oleh Wali Kota Hadianto didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Ir. Singgih B. Prasetyo, M.Eng.Sc, dan pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, secara khusus, wali kota menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Palu kepada salah satu tokoh masyarakat setempat yang telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Kantor Kelurahan Boyaoge.
“Atas nama pemerintah dan mewakili masyarakat di Boyaoge dan Kota Palu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita, Bapak H. Hasan yang telah menghibahkan lahannya untuk pembangunan Bantaya dan kemudian pembangunan kantor lurah ini,” ucap wali kota.
Menurut wali kota, tanpa hibah tersebut Pemerintah Kota Palu akan sulit mewujudkan pembangunan Kantor Kelurahan Boyaoge. “Bukan berarti tidak bisa, tapi sulit,” kata wali kota.
Seperti di Kelurahan Baru, karena tidak memiliki lahan, Pemerintah Kota Palu membeli lahan untuk membangun Kantor Kelurahan Baru, yang hari ini juga diresmikan.
Begitupun dengan Kantor Kelurahan Talise, yang rencananya akan diresmikan besok Kamis, 21 September 2023.
Wali Kota Hadianto berharap dengan dibangunnya kantor kelurahan yang baru ini, pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan Boyaoge kepada masyarakat, semakin baik.
Di samping itu, wali kota juga berharap kepada masyarakat agar jangan ragu-ragu untuk melapor apapun kepada lurah. Kalau lurahnya tidak merespon, wali kota yang akan merespon lurahnya.
“Kenapa begitu, agar supaya lurah kita ini terbiasa melayani masyarakat. Supaya ketika saya tidak lagi jadi wali kota, kebiasaan itu sudah terbangun dan sudah menjadi budaya. Budaya itu sudah menguat di dalam hati kita, bagaimana kita menjadi seseorang yang berusaha selalu melayani orang, mau ba urus orang. Karena tahun 2024 masa jabatan saya sudah berakhir, olehnya masa satu tahun ini, gas memang lurahnya supaya terlatih dia melayani masyarakat,” ungkap wali kota.
“Akhirnya karena sudah terbiasa, siapapun lurahnya, masyarakat akan melakukan hal yang sama. Karena pada akhirnya, seperti saya ini, cepat atau lambat pasti berakhir. Pokoknya akan selesai,” lanjut wali kota.
Oleh karena itu, wali kota berpesan kepada lurah agar melayani masyarakat sebaik mungkin. Jangan sampai datang terlambat. Pukul 07.00, lurah sudah duluan ke kantor, jangan tunggu pegawai yang lain.
Kemudian pukul 07.15 itu apel bersama pegawai dan pukul 07.30 pastikan pelayanan sudah dibuka, sudah siap dengan tugas dan kerjanya.
“Jam 08.30 komiu (kamu, red) keliling wilayah. Lihat bagaimana situasi keadaan. Apakah hujan bermasalah dengan ini ini, dicari tahu semua. Kemudian didata dan dikomunikasikan dengan dinas terkait. Dilaporkan kepada camat dikoordinasikan dengan dinas terkait. Kalau lambat respon, sampaikan kepada saya,” tekan wali kota kepada lurah.
Wali Kota Hadianto mengatakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan, jangan menunggu nanti Musrenbang, karena OPD-OPD ini juga diberi ‘senjata’ untuk mengantisipasi jika ada kebutuhan yang mendesak dan harus ditangani.
Di samping itu, para camat sebagai koordinator wilayah juga diharapkan, mampu mengecek lapangan.
“Alhamdulillah di laporwalikotapalu, aduan terkait pelayanan di kantor kelurahan sudah mulai menurun,” kata wali kota.
Selain itu, wali kota juga menuntut pencapaian retribusi kepada para lurah. Hal ini dikarenakan, biaya pengelolaan lingkungan itu tidak murah.
Misalnya, kalau Padat Karya dinaikkan gajinya hingga Rp1 juta, berarti anggaran yang dikeluarkan untuk Padat Karya sekitar Rp45 miliar.
Kemudian biaya untuk operasional sampah di Kota Palu pertahunnya, setelah dihitung-hitung sekitar Rp35 miliar. Berarti ada sekitar Rp80 miliar anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan lingkungan di Kota Palu.
“Nah kalau kita masyarakat tidak mau membayar retribusi sampahnya, susah nanti kita. Karena biaya operasional pengelolaan lingkungan itu tidak murah,” ungkap wali kota.
Apalagi kedepan, wali kota berencana akan mengadakan dua model kantong plastik yakni warna Hitam dan Hijau, untuk setiap rumah guna satu bulan.
Plastik warna Hijau untuk sampah organik dan warna Hitam untuk sampah non-organik, seperti botol plastik, kaleng, dan lain-lain.
“Karena kedepan, sudah harus kita olah kita punya TPA dengan lebih ramah. Sampah kita harus betul-betul habis. Kalau tidak habis, kita akan pengembangan dan perluasan terus,” lanjut wali kota.
Wali kota menambahkan, saat ini anggota Padat Karya sudah ditetapkan lokasinya, tidak seperti lalu terserah mereka.
Tugas masing-masing anggota Padat Karya 100 – 200 meter, kemudian hari Kamis, kecamatan yang menentukan bekerja di kelurahan mana, dan hari Sabtu, dinas terkait yang menentukan kerjabakti dimana.
“Sehingga Padat Karya hari ini, keberadaannya luar biasa. Olehnya kita harus menghargai. Bentuk penghargaan kita masyarakat itu bagaimana kita membayar retribusi,” tambah wali kota. (*/Red)
