Palu, SatuSulteng.com – Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, S. Sos., M.Si didampingi Deputi II Kepala Staf Keprisidenan Abetnigo Tarigan serta Direktur Rumah Khusus Ibu Yusniewati memimpin rapat percepatan pembangunan hunian tetap pasca bencana, bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis 19/10.
Dalam rapat tersebut, percepatan penyelesaian Huntap Tondo 2A Kota Palu dan Lende Ntovea 3 Kabupaten Donggala menjadi topik utama dan perhatian serius guna mencarikan solusi permasalahannya.
Permasalahan Tondo 2A dengan jumlah unit 1.055 adalah masalah lahan untuk 165 unit yang statusnya sudah clean-and-clear namun masih terdapat klaim dari masyarakat.
Terhadap permasalahan tersebut, kementerian PUPR telah mencarikan solusi dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia sehingga tersisa 67 unit yang belum dibangun.
Sementara itu permasalahan di Lende Ntovea 3 berkaitan akses menuju lokasi lahan huntap dan mendapat tanggapan Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa yang akan segera melakukan perbaikan akses jalan sebagaimana dimaksud.
Deputi II Kepala Staf Keprisidenan Abetnigo Tarigan berharap penyelesaian Lende Ntovea 3 akan dilaksanakan dalam waktu dekat usai penyelesaian akses jalan yang longsor oleh pemerintah kabupaten.
Selanjutnya progres bangunan ditargetkan selesai di akhir tahun termasuk penyelesaian air bersih dan listrik
Sementara itu Asisten III Sekdaprov M. Sadly Lesnusa, S. Sos., M.Si berharap permasalahan di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kota Palu terkait percepatan pembangunan huntap segera mendapatkan solusi terbaik
Beliau juga memberikan apresiasi kepada Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnigo Tarigan serta Direktur Rumah Khusus Ibu Yusniewati beserta jajaran dan kepala balai yang telah mengatensi perhatian Presiden khususnya daerah Sulteng yang telah lima tahun tertimpa bencana.
“Masih ada hal yang belum terselesaikan dan harus segera diselesaikan serta telah mendapat tanggapan gerak cepat dari Deputi dan PUPR,” ujarnya.
Permasalahan dimaksud yakni adanya kendala terkait lahan, setelah ada klaim tanah dari masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hukum, bahkan Walikota Palu beberapa kali disomasi masyarakat khususnya di Tondo 2A.
Turut hadir pada kesempatan itu ; Kepala BPBD Sulteng, Kepala BPBD Donggala, Kepala BPBD Kota Palu, Kepala Satgas Penanggulangan Bencana Sulteng, GM UIW Sulutenggo PT. PLN, Kepala BWSS III, Kepala BPN Sulteng, Kepala BPN Kota Palu, Kepala BPN Donggala serta pihak terkait lainnya. (*/Foto: Biro Administrasi Pimpinan)
