Palu, Satusulteng.com – Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah hingga 27 November 2018, telah membayarkan uang lelah relawan dan buruh dalam tanggap darurat pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi mencapai Rp903 juta.
Inspektur Inspektorat Kota Palu, Didi Bakran selaku Koordinator Perencanaan dan Pengawasan Keuangan dihubungi Sabtu, mengatakan pembayaran itu masuk dalam laporan penggunaan uang bantuan tanggap darurat bencana, yang dikeluarkan melalui Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan pascabencana gempa, tsunami dan likuifaksi.
Dia membenarkan pembayaraan itu karena berdasarkan aturan badan nasional penanggulan bencana (BNPB).
“Bisa dibayarkan kepada orang bekerja ketika bencana,” katanya.
Didi menjelaskan pembayaran itu berdasarkan nama-nama yang berada dalam surat keputusan (SK) Wali Kota Palu, baik mereka relawan dari pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di luar tupoksinya, bukan PNS atau honorer hingga TNI.
“Mereka yang bekerja di Posko, bekerja siang dan malam untuk mengatur distribusi logistik,” kata Didi.
Dia mengungkapkan para relawan dan buruh itu dibayar sebesar Rp100 ribu per orang per hari.
Sebelumnya Ketua Pos Komando yang juga Dandim 1306 Donggala, Letkol Kav I Made Maha Yudhiksa, telah mempublikasikan bantuan yang diterima dari berbagai pihak, diantaranya pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia, lembaga dan yayasan kemanusiaan baik dari dalam dan luar negeri, serta organisasi kemasyarakatan dari dalam dan luar negeri.
Jumlah bantuan yang masuk pascabencana sebesar Rp5,6 miliar, sementara jumlah pengeluaran Rp2,19 miliar, rinciannya, sekira Rp2,7 juta untuk keperluan alat tulis kantor dan foto kopi laporan, Rp98,2 juta.
Selain itu untuk memenuhi keperluan dapur umum di posko-posko pengungsi, Rp336,3 juta untuk untuk membeli peralatan pengungsi dan Rp657,6 juta digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, Rp198,2 juta dipakai untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional bencana, dan Rp903 juta untuk uang lelah relawan dan buruh.
“Dana bantuan yang tersisa senilai Rp3,4 miliar. Dana tersebut selanjutnya dikelola Satgas bencana sesuai dengan peruntukkannya,” ujar Made.