Touna, Satusulteng. com – Front rakyat Touna (FRT) menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Tojo Una-Una (Touna) Jalan Merdeka, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Senin (24/7) kemarin.
Aksi demo yang dipimpin oleh Moh Irsan serta orator Darmawan Abdullah, Moh. Safaat, Rusli, Safrin Longku, Ican Dazar, Abd. Hatap, Fahmi Alamri, dan Rusdiyansa menyoroti kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Touna periode 2016 – 2021 yang masih jauh dari harapan masyarakat Touna pada umumnya.
Khususnya masyarakat yang ada di sektor pertanian, nelayan, serta masyarakat rentan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari income (pendapatan) masyarakat pada tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2017 sangat menurun dibanding pada tahun-tahun sebelumnya dan ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat secara umum.
Disisilain adanya masalah carut marut yang terjadi di Birokrasi yg sangat besar dampaknya kepada pemerintahan sehingga kepentingan masyarakat terabaikan, tentang rotasi jabatan PNS di wilayah Kabupaten Touna yang diduga ada keterlibatan dari wakil ketua I DPRD Touna Jafar M. Amin. Dimana ada bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh Jafar M. Amin yang menyatakan bahwa Bupati Touna hanya tau untuk menandatangani SK dan yang mengatur semuanya itu adalah para Tim Sukses.
Sementara itu Sekertaris Daerah (Sekda) Touna Taslim DM. Lasupu ST, MT saat menerima massa aksi menyampaikan terima kasih atas sorotan positif oleh massa aksi.
Namun, berbicara tentang kegagalan Pemerintahan saat ini terlalu dini jika dinyatakan seperti itu, karena masa jabatan Bupati masih cukup lama berakhir. Terkait dengan masukan ini akan disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wabup Touna,” ujar Sekda.
Setelah itu Massa menuju Kantor DPRD Touna dan melanjutkan aksi unjuk rasa dengan agenda yang sama.
Dikantor DPRD massa diterima Ketua DPRD Tojo Una una Gusnar A. Suleman, SE dan mengajak masuk ke ruang aspirasi untuk dilakukan rapat dengar pendapat.
Dalam rapat dengar pendapat itu, massa aksi yang diwakili beberapa pengunjuk rasa mendesak DPRD Touna untuk membentuk pansus DPRD terkait dengan masalah mutasi jabatan di lingkungan Pemda Touna yang dilakukan atas dasar intervensi dari tim sukses Bupati dan wakil Bupati terpilih.
Mereka meminta kepada Ketua DPRD agar menghadirkan Wakil Ketua I DPRD Djafar M. Amin untuk mengklarifikasi perkataannya kepada salah seorang PNS yang mengatakan ” Bupati Touna hanya tau untuk menandatangani SK dan kitalah yang mengatur semuanya itu, bahkan keinginan Tuhan sekalipun bisa kita atur”.
Menindak lanjuti permintaan massa aksi, Ketua DPRD Touna, Gusnar Sulaeman, SE akan menyurat ke Bupati terkait mutasi pejabat dan guru yang tidak sesuai prosedur.
DPRD akan melaksanakan fungsi-fungsi DPRD sesuai dengan aturan yang berlaku, secepatnya akan melakukan rapat unsur pimpinan untuk membentuk pansus kemudian akan di umumkan pada Rapat Paripurna serta akan mengundang Bupati, Kepala BKD dan instansi terkait untuk membahas masalah mutasi dalam waktu dekat,” ungkap Ketua DPRD kepada Massa aksi saat dengar pendapat.
Aksi unjuk rasa ini berakhir pada pukul 14.00 Wita berlangsung tertib, lancar dan aman dengan pengawalan serta pengamanan dari Personil gabungan Polres Touna, Brimob Kompi Marowo serta Sat Pol PP yang dipimpin Kabagops Kompol Feky A. Waloni, SH.(yya).
