Palu, Satusulteng.com – Beberapa Anggota DPRD Mojokerto dari Komisi A dan Komisi C, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke gedung DPRD Kota Palu. Kamis pagi,17 Maret 2016.
Dalam kunker tersebut, Anggota DPRD Mojokerto menanyakan beberapa hal tentang sistem pemerintahan di Kota Palu khususnya dibidang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Sistem Infrastruktur di Kota Palu.
“Bagaimana sistem pengangkatan ASN dikota palu?” Ucap salah satu anggota DPRD dari Mojokerto.
MJ. Wartabone dari Fraksi Golkar sekaligus bertindak sebagai pimpinan rapat kunker dengan anggota DPRD Mojokerto, mengatakan bahwa untuk sekarang ini kami lagi proses menjalankan perda tentang pengangkatan pegawai dari Kota ke Provinsi.
“Insya Allah dibulan Oktober perda tentang Pengangkatan pegawai dari Kota ke Provinsi sudah berjalan”, Terangnya kepada Anggota DPRD Mojokerto.
MJ. Wartabone juga menjelaskan bahwa untuk gaji nantinya akan tetap Pemkot yang akan menggajinya untuk satu atau dua bulan, dan setelah itu pemprovlah yang akan menggajinya.
Adapun hal yang ditanyakan Anggota DPRD Mojokerto dari Komisi C yakni, “apabila hujan nantinya apakah air yang berada di sungai palu tidak akan menyebabkan banjir?” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Rahmad Kawaroe menjelaskan, untuk intensitas hujan di Kota Palu sangat rendah akan tetapi yang menyebabkan banjir hingga tsunami bisa saja akan terjadi, dikarenakan adanya lempengan patahan bumi yang berada di Kota Palu.
“Kota Palu berada dilempengan patahan bumi, maka dari itu setiap sejam sekali 20 kali gempa terjadi di Kota Palu, apabila tidak terjadi gempa itu bisa berbahaya untuk Kota Palu” Kata Rahmad Kawaroe.
Lanjut, penyebab banjir di Kota Palu bukan hanya dari patahan lempengan bumi tetapi kiriman air hujan dari beberapa sungai besar yang disekitaran Kota Palu, ini biasanya yang menyebabkan banjir dibagian dataran rendah di Kota Palu, Jelasnya (Ekhy)