Morut, Satusulteng.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Morowali Utara menolak keras rencana Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan sekolah delapan jam dan lima hari atau Full Day School (FDS) di Kabupaten Morowali Utara dengan alasan apapun.
Ketua DPC PKB Morowali Utara, Muhammad Safri dengan tegas menolak rencana penerapan full day school yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Dengan kebijakan Full Day School (FDS) memaksa dunia pendidikan dan masyarakat menjadi gaduh. Keragaman geografis, kultur, dan Sosiologis Indonesia, banyak siswa yg justru membantu orang tuanya demi biaya sekolah.” ungkap Safri yang juga Wakil ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara.
Ia menilai, pembentukan Karakter tidak bisa dinilai hanya dengan jumlah jam pelajaran dan lama kerja guru bekerja memenuhi jam pegawainya. Hal yang strategis juga harus dipertimbangkan, bukan sekedar mengatur jumlah hari dan jam sekolah.
Menurut Safri, kebijakan Mendikbud memperkuat karakter bangsa itu baik, namun menerjemahkan melalui FDS untuk mengatur hari sekolah itu yang tidak benar. “Upaya Mendikbud ini akan merusak tatanan serta tradisi, Ia seolah menafikan perjalanan historis bangsa terutama peran madrasah dan pesantren hingga saat ini.” ujar Safri.
Selama ini beber Safri, kegiatan keagamaan seperti pendalaman Al Quran dilakukan pada sore hari atau selepas pulang sekolah. Maka dari itu, konsep full day school dinilai bisa mengganggu kegiatan tersebut. “Kurikulum
(agama) di sekolah full day school sangat terbatas. Gurunya tidak ada, yang ada adalah di pendidikan masyarakat, pesantren, madrasah, musala dan taman pendidikan agama.” tandas Alumni UIM Makassar ini.
Safri juga mengingatkan bahwa madrasah dan pesantren selama ini merupakan garda terdepan untuk mendidik karakter anak bangsa dengan ikhlas. “Di madrasah dan pesantren, anak didik diajarkan akhlak yang baik, membentuk karakter religius sekaligus nasionalis. Oleh karena itu, kami sebagai warga NU dan kader PKB menolak Kebijakan FDS Mendikbud yang telah memberangus tradisi pendidikan madrasah dan pesantren.” tegas Safri.
